Sastra dalam Pusaran Anggota Dewan

Anggota dewan dan sastra sekarang ini, seolah dua hal yang berjarak ruang dan waktu yang jauh. Tidak ada hal yang menjadikan dua hal tersebut bisa didekatkan atau bahkan disatukan. Apabila membicarakan anggota dewan hari ini hanya berkaitan dengan hukum, undang-undang, dan kendaraannya yaitu, politik. Tiga hal tersebut yang menjadi jalan lingkar dari sebuah tanggung jawab kerja.

Menjabat sebagai anggota dewan, baik yang berada di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif berarti urusannya dengan hukum, undang-undang, dan politik. Setiap ada hal yang perlu direncanakan, dikerjakan, serta diselesaikan. Maka, sudut pandang yang dipakai hanya hukum dan undang-undang. Dua hal tersebut bukan tidak bisa dijadikan sebagai alat oleh anggota dewan. Justru, dua hal tersebut memang dasar yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dari seorang anggota dewan.

Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut merupakan pondasi bersifat baku dan kaku yang tidak bisa diganggu gugat. Pondasi bangunan memang harus diciptakan dengan kokoh dan anti guncangan. Namun, anggota dewan dalam menjalani roda pemerintahan dan mengurus sebuah negara, pedoman yang baku dan kaku tersebut perlu diimbangi dengan kelembutan dan kelenturan.

Individu dari setiap dewan tidak cukup hanya dengan berbekal keahlian dalam bidang hukum saja. Keahlian dalam bidang hukum memunculkan masalah baru saat dijadikan satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan perkara hukum. Masalah baru dalam artian sebagai akibat dari benturan-benturan sesama undang-undang satu dengan undang-undang lain menjadi bom waktu yang akan meledak ketika waktunya telah sampai.

Pikiran yang dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh benturan tersebut akan mengakibatkan kekakuan dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, kekakuan tersebut perlu diimbangi dengan disiplin ilmu yang bersifat lentur dan lembut. Salah satu ilmu yang bersifat lentur dan lembut adalah sastra.

Perkembangan sastra seolah berjalan sendiri-sendiri dengan perkembangan pemikiran anggota dewan sekarang ini. Padahal, apabila kita kembali pada awal kemerdekaan, akan banyak ditemui anggota dewan yang juga seorang sastrawan atau paling tidak menyukai sastra. Pejuang kemerdekaan juga sangat banyak yang dari kalangan sastrawan.

Dalam tulisan ini tidak ada tuntutan yang mengharuskan kepada seluruh anggota dewan untuk menjadi sastrawan yang memiliki karya sastra. Tapi, paling tidak bisa menikmati karya sastra agar menjadi penyeimbang kekauan pikiran yang selalu dipenuhi oleh perkara hukum. Karya sastra yang baik bisa mengubah cara berpikir dan bersikap seseorang. Karya sastra tentu akan memberikan kelembutan sebagai efek domino dari sebuah karya sastra kepada pembacanya.

Pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra merupakan hasil sublimisasi seorang pengarang terhadap suatu peristiwa kehidupan. Sehingga, apa yang sudah dituangkan dalam karyanya, merupakan sari pati yang tidak hanya bagus untuk melembutkan sikap, juga sebagai bahan penambah energi baru bagi kehidupan ke depannya.

Saat menulis, seorang sastrawan akan melepaskan seluruh citra dalam dirinya yang selama ini melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai yang tersisa hanya sebagai seorang manusia yang menuangkan sari pati dalam sebuah karya sastra. Sari pati kemanusian inilah yang menjadi pesan yang disampaikan dalam setiap karya sastra.

Oleh sebab itu, sifat kemanusian yang diusung oleh sastrawan ini menjadikan solusi yang terbarukan bagi para anggota dewan dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum. Sehingga, sastra dan anggota dewan bisa berjalan bersama saling melengkapi keseimbangan antara kekerasan-kelembutan dan kekakuan-kelenturan. Keseimbangan sikap seperti ini, bisa menjadi salah satu jalan keluar dari ketegangan-ketegangan yang selalu kita temukan dalam jajaran anggota dewan belakangan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *